SK Penyelenggaraan UKM Puskesmas

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

NOMOR: SK/PKM-BATANG TARANG/.../2023

 

TENTANG

 

PENYELENGARAAN UKM

PUSKESMAS BATANG TARANG

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG

 

Menimbang	:	a.	bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis kesehatan masyarakat;
		b.       c.       d.       e.	bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap puskesmas; bahwa agar kinerja UKM puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan perencanaan dan evaluasi UKM puskesmas dengan indikator-indikator kinerja yang jelas; bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan  UKM Puskesmas bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Batang Tarang tentang Kebijakan Penyelenggaraan UKMPuskesmas Batang Tarang;
Mengingat	:	1.       2.   3.       4.   5.     6.     7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor75  Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/MENKES/SK/IX/2009Tentang PedomanPenilaian KinerjaSumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas;
Menetapkan     KESATU     KEDUA       KETIGA	:     :     :       :	MEMUTUSKAN  :   KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UKM PUSKESMAS BATANG TARANG.   Kebijakan penyelenggaraan UKMPuskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.   Pada saat surat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala  Puskesmas Batang Tarang Nomor SK/…/2016 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan UKM  Puskesmas Batang Tarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuanapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di Batang Tarang Pada tanggal 1 Maret 2023   Kepala  Puskesmas Batang Tarang         HELENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I	:	KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATANG TARANG
NOMOR	:	SK/PKM-BATANG TARANG/ ... /2023
TENTANG	:	KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN UKM PUSKESMAS BATANG TARANG

 

 

BAB I

 

ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT, AKSES, INDIKATOR DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN UKM

 

 

A.    ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN UKM.

1.    Analsisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas wajib dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan UKM Puskesmas

2.    Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data surveilans, capaian kinerja pelayanan, dan umpan balik masyarakat

3.    Hasil analisis kebutuhan dan umpan balik dari masyarakat dibahas secara kolaboratif oleh Kepala Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan lintas sektoral, melalui pertemuan mini lokakarya lintas program dan lintas sektor

4.    Rencana Penyelenggaran masing-masing UKM Puskesmas harus diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas.

5.    Upaya-upaya inovatif dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, usulan atau masukan dari masyarakat, perubahan regulasi pemerintah, dan perkembangan tehnologi kesehatan, dan dibahas dalam pertemuan dengan masyarakat, pertemuan lintas program maupun lintas sektoral

 

 

B.    AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN UKM PUSKESMAS.

1.    Jadual pelaksanaan kegiatan tiap UKM dilaksanakan sesuai dengan rencana, disepakati dan diinformasikan kepada kelompok sasaran.

2.    Jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM harus disepakati dengan cara: pembahasan dalam minilokakarya lintas program dan lintas sektor, kesepakatan dengan kader atau kepala kelurahan melalu telpon, dan surat menyurat

3.    Pelaksanaan kegiatan UKM harus dilaksanakan sesuai dengan jadual yang ditetapkan dan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten.

4.    Penanggung jawab UKM wajib memonitor dan mengevaluasi ketepatan waktu ketepatan sasaran, dan ketepatan tempat pelaksanaan UKM

5.    Kajian terhadap masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM harus diidentifikasi oleh penanggung jawab dan pelaksana UKM sebagai dasar untuk perbaikan.

 

6.    Informasi tentang kegiatan UKM harus disampaikan pada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program terkait, dan lintas sektor terkait

7.    Penyampaian informasi kepada masyarakat, lintas program, dan lintas sektor wajib dievaluasi dan ditindak lanjuti.

8.    Akses masyarakat terhadap pelayanan UKM Puskesmas dan informasi tentang UKM wajib dievaluasi

9.    Keluhan masyarakat terhdap penyelenggaran UKM didapatkan melalui: kotak saran, sms pelayanan pengaduan (PANDAN), telpon, keluhan langsung yang disampaikan pada petugas.

10. Keluhan dan umpan balik dari masyarakat wajib ditindak lanjuti

11. Tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik masyarakat disampaikan melalui papan informasi tanggapan keluhan di puskesmas, sms PANDAN, dan web Puskesmas.

 

C.   EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAN UKM PUSKESMAS

1.    Kinerja Penyelenggaraan UKM Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi

2.    Penilaian kinerja penyelenggaraan UKM Puskesmas dilakukan dengan indikator yang jelas, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM, dan Standar Pelayanan Minimal, dengan target yang jelas.

3.    Indikator dan target kinerja untuk tiap-tiap UKM ditetapkan sesuai dengan lampiran II dari surat keputusan ini

4.    Capaian indikator kinerja wajib dianalisis, dibandingkan dengan puskesmas lain (kajibanding) dan ditindak lanjuti.

 

 

BAB II

MANAJEMEN UKM

 

A. Kebijakan Perencanaan, Akses, dan Evaluasi Kinerja UKM:

 

1.           Perencanaan tiap-tiap UKM Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan masyarakat, dan mengacu pada pedoman atau acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kabupaten, dan capaian kinerja masing-masing UKM.

2.           Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan melalui survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa, kegiatan survey yang lain, kabupatenk saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat dan sasaran masing-masing UKM untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran

3.           Perencanaan tiap-tiap UKM harus diintegrasikan dalam perencanaan Puskesmas, baik dalam perencanaan lima tahunan, RUK, dan RPK.

4.           Umpan balik dari masyarakat digunakan baik dalam penyusun rencana, maupun untuk perubahan rencana yang disusun

5.           Inovasi dalam penyelenggaraan UKM dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan tehnologi.

6.           Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan masing-masing UKM harus diidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti dengan mengikuti siklus PDCA dalam bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan.

7.           Inovasi dalam penyelenggaraan UKM harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi

8.           Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan UKM, jadual pelaksanaan kegiatan harus disepakati dan diinformasikan pada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait

9.           Sasaran kegiatan UKM berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan tepat waktu dalam perperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan UKM

10.        Sasaran UKM, lintas program dan lintas sektor terkait harus mendapat informasi tentang kegiatan masing-masing UKM, tujuan, tahapan dan jadual pelaksanaan.

11.        Akses masyarakat dan sasaran UKM harus dievaluasi

12.        Masyarakat dan sasaran UKM berhak untuk menyampaikan keluhan dan umpan balik melalui media komunikasi: sms, kabupatenk saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum-forum komunikasi seperti: Rapat Pertemuan Kader dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor

13.        Umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan harus diinformasikan kepada masyarakat

14.        Kinerja masing-masing UKM harus dievaluasi, dianalisis dan ditindak lanjut dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan.

 

 

 

B. Kebijakan Pengelolaan UKM

1.           Penanggung jawab UKM harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana pada pedoman tiap-tiap UKM.

2.           Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penanggung jawab.

3.           Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan

4.           Penanggung jawab dan pelaksana UKM yang baru wajib mengikuti program orientasi

5.           Penyelenggaraan UKM dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun

6.           Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan  dan arahan kepada tiap-tiap penanggung jawab UKM dalam pelaksanaan kegiatan UKM

7.           Penanggung jawab UKM wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada pelaksana kegiatan UKM

8.           Penanggung jawab UKM wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam penyelenggaraan UKM

9.           Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM harus diidentifikasi risiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan/atau meminimalisasi akibat dari risiko yang terjadi.

10.        Dalam penyelenggaraan UKM dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran.  Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM, sampai dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan UKBM

11.        Dalam pelaksanaan kegiatan UKM, penanggung jawab dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikaji secara regular minimal setahun sekali

12.        Lintas program dan lintas sektor terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM dengan kejelasan peran masing-masing

13.        Akuntabilitas penyelenggaraan UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja UKM

14.        Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan UKM, supervisi oleh Kepala Puskesmas maupun penanggung jawab UKM, dan pertemuan monitoring kegiatan UKM oleh penanggung jawab UKM

15.        Evaluasi kinerja UKM secara pediodik dilakukan minimal dua kali setahun

16.        Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan UKM

17.        Hak-hak sasaran meliputi :

a.     Ibu Hamil

1)    Mendapatkan pelayanan ANC yang berkualitas yaitu :

a)    minimal 4 kali pemeriksaan selama kehamilan,

b)    minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter,

c)    mendapatkan pemeriksaan laboratorium,

d)    mendapatkan pelayanan konsultasi gizi, gigi dan psikologi

e)    mendapatkan minimal 90 tablet Fe

2)    Persalinan di fasilitas kesehatan dan melakukan IMD

b.     Ibu Nifas

1)    Mendapatkan pelayanan nifas 3 kali

2)    Mendapatkan kapsul Vitamin A 200.000 IU

c.     Bayi

1)    Mendapatkan pelayanan neonatus 4 kali

2)    Mendapatkan imunisasi dasar lengkap

3)    Mendapatkan ASI Ekslusif 6 bulan

4)    Mendapatkan MPASI setelah 6 bulan

5)    Mendapatkan kapsul Vitamin A dosis tinggi 100.00 IU 1 kali

6)    Mendapatkan SDIDTK 4 kali dalam 1 tahun

d.     Balita

1)    Mendapatkan SDIDTK 2 kali dalam 1 tahun

2)    Mendapatkan kapsul vitamin dosis tinggi 200.00 IU 2 kali dalam 1 tahun

3)    Ditimbang minimal 8 kali setahun

e.     Anak Prasekolah

1)    Mendapatkan SDIDTK 2 kali dalam 1 tahun

f.       Anak Sekolah

1)    Mendapatkan Imunisasi yaitu : Imunisasi Campak, DT, Td

2)    Mendapatkan screening kesehatan untuk siswa baru

g.     Masyarakat Umum

1)    Ikut berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Puskesmas

2)    Memberikan usulan, masukan, kritik dan saran tentang mutu, jenis kegiatan dan program pelayanan puskesmas

3)    Mendapatkan informasi tentang kesehatan

4)    Mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan

18.        Kewajiban sasaran meliputi:

a.    Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

b.    Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan

c.     Mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes

d.    Datang ke posyandu

e.    Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

19.        Perilaku dalam penyelenggaraan UKM diatur sebagaimana tertuang dalam peraturan tata kelola Puskesmas

 

 

 

 

 

BAB III

PENINGKATAN MUTU UKM

1. Budaya perbaikan kinerja UKM.
2. Peran Kepala Penanggung jawab, Pelaksana dalam perbaikan mutu dan kinerja UKM.
3. Perbaikan kinerja UKM yang berkesinambungan yang terdokumentasi.
4. Pemberdayaan sasaran dalam perbaikan kinerja.
5. Kajibanding kinerja UKM yang terintegrasi.

 

 

Ditetapkan di Batang Tarang Pada tanggal 1 Maret 2023   Kepala  Puskesmas Batang Tarang         HELENA