Tuesday, March 7, 2023

Permenkes No. 39 th 2016 tentang PIS PK

 

a

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN  2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT  DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

Menimbang

:  a.

bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;

 

b.

bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang  mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari

Profil Kesehatan Keluarga;

 

c.

bahwa      berdasarkan      pertimbangan       sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

 

 

 

Mengingat

:  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421 );

 

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 4456);

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

 

4.

Undang-Undang    Nomor    36    Tahun    2009     tentang

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);      

 

5.

Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014     tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

 

7.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan     Nasional     (Lembaran     Negara      Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

 

8.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

 

9.       Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-1019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

10.    Peraturan        Menteri     Kesehatan   Nomor

2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

11.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

12.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

13.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

14.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

15.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

16.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,

Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan

Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 135);

17.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);

18.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);

19.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1755);

20.    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan

Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 761);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN            MENTERI                                                   KESEHATAN TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA.

 

Pasal 1

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk:

a.       meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi       pelayanan   promotif      dan       preventif     serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;

b.       mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota; melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; 

c.        mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan

d.       mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Pasal 2

(1)      Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

a.       penurunan angka kematian ibu dan bayi;

b.       penurunan prevalensi balita pendek (stunting);

c.        penanggulangan penyakit menular; dan

d.       penanggulangan penyakit tidak menular.

(2)      Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

(3)      Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 3

(1)      Dalam rangka penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:

a.       keluarga mengikuti program Keluarga Berencana

(KB);

b.       Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;

c.        bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;

d.       bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;

e.        balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;

f.         penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;

g.        penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;

h.       penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;

i.         anggota keluarga tidak ada yang merokok;

j.         keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN);

k.       keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan

l.         keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

(2)      Pemerintah Daerah dapat menetapkan indikator tambahan selain indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

 

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 5

(1)      Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas. 

(2)      Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya.

 

Pasal 6

(1)      Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:

a.       melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;

b.       membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;

c.        menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;

d.       melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

e.        melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan

f.         melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

(2)      Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam langkah-langkah penguatan manajemen Puskesmas.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis

Penguatan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 7

(1)      Pembiayaan penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)      Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 8

(1)      Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)      Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan mencapai tujuan program Indonesia sehat.

(3)      Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.       advokasi dan sosialisasi;

b.       pendidikan dan pelatihan; dan

c.        pemantauan dan evaluasi.

 

Pasal 9

Peraturan      Menteri       ini     mulai   berlaku       pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 12 Agustus 2016

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                                                                                                                            ttd

 

NILA FARID MOELOEK

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

 

               ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1223

 

 

 

 


LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG 

                                                                                                   PEDOMAN                                                      PENYELENGGARAAN

PROGRAM INDONESIA SEHAT 

DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

 

PEDOMAN UMUM 

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan  yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Gambar 1. Penjabaran Visi & Misi Presiden Menjadi Program Indonesia Sehat

 

Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya.

Kesemuanya itu ditujukan kepada tercapainya keluarga-keluarga sehat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN

TAHUN 2015-2019

 

A.               GAMBARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA

           1.    Gambaran Umum dan Permasalahan Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan di Indonesia dipaparkan berdasarkan hasil pencapaian program kesehatan, kondisi lingkungan strategis, kependudukan, pendidikan, kemiskinan, dan perkembangan baru lainnya. 

                       a.     Upaya Kesehatan

1)       Kesehatan Ibu dan Anak

Angka kematian ibu sudah mengalami penurunan, namun masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalkan apabila kualitas antenatal care dilaksanakan dengan baik. 

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda < 20 tahun, terlalu tua > 35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun, dan terlalu banyak anaknya > 3 orang). Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan di bawah usia 20 tahun telah melahirkan, sementara perempuan yang melahirkan pada usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per 1000 kelahiran hidup. Masalah ini diperberat dengan fakta masih adanya umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (< 20 tahun) sebanyak 46,7% dari semua perempuan yang telah kawin.

 

2)       Kematian Bayi dan Balita

 Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni 19/1000 kelahiran dalam 5 tahun terakhir, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian pada kelompok perinatal adalah Intra Uterine Fetal Death (IUFD), yakni sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%. Hal ini berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang mampu melindungi bayi dari infeksi. 

Penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare pada usia di atas neonatal sampai 1 tahun. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan setempat.

 

b.       Gizi Masyarakat  

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks, sebab selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014), perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 32% pada tahun 2014. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2013 menunjukkan fakta yang memprihatinkan di mana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, stunting juga meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%, sementara wasting (kurus) menurun dari 13,6% menjadi 12,1%. Riskesdas tahun 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) < 2500 gram menurun dari 11,1% menjadi 10,2%. Tidak hanya terjadi pada usia balita, prevalensi obesitas yang meningkat juga terjadi di usia dewasa. Hal ini terbukti dari peningkatan prevalensi obesitas sentral (lingkar perut > 90 cm untuk laki-laki dan > 80 cm untuk perempuan) dari tahun 2007 ke tahun 2013. Riskesdas (2013), prevalensi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (39,7%) yaitu 2,5 kali lipat dibanding prevalensi terendah di Provinsi NTT (15.2%). Prevalensi obesitas sentral naik di semua provinsi, namun laju kenaikan juga bervariasi, tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Maluku, dan Sumatera Selatan. Mencermati hal tersebut, pendidikan gizi seimbang yang proaktif serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di masyarakat.

 

 

c.       Penyakit Menular

Prioritas penyakit menular masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, influenza, dan flu burung. Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit neglected diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat menurun. Indonesia telah dinyatakan bebas polio pada tahun 2014.

Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 – 49 tahun meningkat. Prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 - 49 tahun hanya 0,16% pada awal tahun 2009 dan meningkat menjadi 0,30% pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 0,32% pada tahun 2012, dan terus meningkat menjadi 0,43% pada tahun 2013. Angka Case Fatality Rate (CFR) AIDS menurun dari 13,65% pada tahun 2004 menjadi 0,85 % pada tahun 2013. 

 

d.       Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular cenderung terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Transisi epidemiologis telah terjadi secara signifikan selama 2 dekade terakhir, yakni penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, sementara beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burdendiseases, yaitu beban penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di tahun 2007. 

 

Selain itu dalam survei ekonomi nasional 2006 disebutkan penduduk miskin menghabiskan 12,6% penghasilannya untuk konsumsi rokok. Oleh karena itu, deteksi dini harus dilakukan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa

dirinya menderita penyakit tidak menular. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan

Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu-PTM pada tahun 2013 telah bertambah jumlahnya menjadi 7.225 Posbindu di seluruh Indonesia. 

 

                       e.     Kesehatan Jiwa

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas) sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus.

Gangguan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA juga berkaitan dengan masalah perilaku yang membahayakan diri, seperti bunuh diri. Berdasarkan laporan dari Mabes Polri pada tahun 2012 ditemukan bahwa angka bunuh diri sekitar 0.5 % dari 100.000 populasi, yang berarti ada sekitar 1.170 kasus bunuh diri yang dilaporkan dalam satu tahun. Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah Puskesmas dan bekerja bersama masyarakat dalam mencegah meningkatnya gangguan jiwa masyarakat.

Selain permasalahan kesehatan di atas terdapat juga berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus, misalnya masalah kesehatan lingkungan, penyakit tropis yang terabaikan, sumber daya manusia kesehatan (SDM-K), pembiayaan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Permasalahan kesehatan tersebut telah diatasi dengan berbagai upaya pendekatan program, misalkan dengan program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, penelitian dan pengembangan, manajemen, regulasi dan sistem informasi kesehatan, dan program-program kesehatan lainnya.

Upaya pendukung program yang saat ini dirasakan kurang maka perlu dilakukan penetapan area prioritas yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan program diluar area prioritas. Uraian secara garis besar kegiatan yang dilakukan dalam masing-masing area prioritas adalah sebagai berikut:

1) Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), kegiatan intervensi dilakukan mengikuti siklus hidup manusia sebagai berikut:

                                             a)     Ibu Hamil dan Bersalin:

(1)      Mengupayakan jaminan mutu Ante Natal Care (ANC) terpadu.

(2)      Meningkatkan jumlah Rumah Tunggu Kelahiran

(RTK).

(3)      Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan.

(4)      Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusui Dini dan KB pasca persalinan.

(5)      Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA.

b)       Bayi dan Ibu Menyusui:

(1)      Mengupayakan jaminan mutu kunjungan neonatal lengkap.

(2)      Menyelenggarakan konseling Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

(3)      Menyelenggarakan pelayanan KB pasca persalinan.

(4)      Menyelenggarakan kegiatan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI).

c)        Balita:

(1)      Melakukan revitalisasi Posyandu.

(2)      Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu.

(3)      Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA.

(4)      Menguatkan kader Posyandu.

(5)      Menyelenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita.

d)       Anak Usia Sekolah:

(1)      Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

(2)      Menguatkan kelembagaan Tim Pembina UKS.

(3)      Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS).

(4)      Mengembangkan penggunaan rapor kesehatan.

(5)      Menguatkan SDM Puskesmas.

e)        Remaja:

(1)      Menyelenggarakan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD).

(2)      Menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah menengah.

(3)      Menambah jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR).

(4)      Mengupayakan penundaan usia perkawinan.

f)         Dewasa Muda:

(1)      Menyelenggarakan konseling pranikah.

(2)      Menyelenggarakan gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) untuk wanita bekerja.

(3)      Menyelenggarakan pemberian imunisasi dan TTD.

(4)      Menyelenggarakan konseling KB pranikah.

(5)      Menyelenggarakan konseling gizi seimbang.

 

2)       Upaya Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Dalam rangka menurunkan prevalensi balita pendek (stunting), dilakukan kegiatan sebagai berikut. 

a)        Ibu Hamil dan Bersalin:

(1)      Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak.

(2)      Mengupayakan jaminan mutu ante natal care (ANC) terpadu.

(3)      Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan.

(4)      Menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien (TKPM).

(5)      Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular).

(6)      Pemberantasan kecacingan.

(7)      Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sehat (KMS) ke dalam Buku KIA.

(8)      Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif.

(9)      Penyuluhan dan pelayanan KB.

b)        Balita:

(1)      Pemantauan pertumbuhan balita.

(2)      Menyelenggarakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita.

(3)      Menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak.

(4)      Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

c)         Anak Usia Sekolah:

(1)      Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

(2)      Menguatkan kelembagaan Tim Pembina UKS.

(3)      Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS).

(4)      Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba.

d)        Remaja:

(1)      Meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba.

(2)      Pendidikan kesehatan reproduksi.

e)         Dewasa Muda:

(1)      Penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana

(KB).

(2)      Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular).

(3)      Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok/mengonsumsi narkoba.

 

3)       Upaya Pengendalian Penyakit Menular (PM)

Dalam rangka mengendalikan penyakit menular, khususnya HIV-AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

a)        HIV-AIDS:

(1)      Peningkatan konseling dan tes pada ibu hamil.

(2)      Diagnosis dini pada bayi dan balita.

(3)      Konseling dan tes pada populasi kunci, pasien infeksi menular seksual (IMS), dan pasien Tuberkulosis (Tb) anak usia sekolah, usia kerja, dan usia lanjut.

(4)      Terapi anti-retro viral (ARV) pada anak dan orang dengan HIV-AIDS (ODHA) dewasa.

(5)      Intervensi pada kelompok berisiko.

(6)      Pemberian profilaksis kotrimoksasol pada anak dan ODHA dewasa.

b)        Tuberkulosis:

(1)      Identifikasi terduga TB di antara anggota keluarga, termasuk anak dan ibu hamil.

(2)      Memfasilitasi terduga TB atau pasien TB untuk mengakses pelayanan TB yang sesuai standar.

(3)      Pemberian informasi terkait pengendalian infeksi TB kepada anggota keluarga, untuk mencegah penularan TB di dalam keluarga dan masyarakat

(4)      Pengawasan kepatuhan pengobatan TB melalui Pengawas Menelan Obat (PMO).

                                             c)     Malaria:

(1)      Skrining ibu hamil pada daerah berisiko. 

(2)      Pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita.

(3)      Pemeriksaan balita sakit di wilayah timur Indonesia.

 

4)       Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Dalam rangka mengendalikan penyakit tidak menular, khususnya Hipertensi, Diabetes Mellitus, Obesitas, dan Kanker, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

a)        Peningkatan deteksi dini faktor risiko PTM melalui Posbindu.

b)       Peningkatan akses pelayanan terpadu PTM di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

c)        Penyuluhan tentang dampak buruk merokok.

d)       Menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok.

 

B.       TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal itu berarti terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang penduduknya, di seluruh wilayah Republik lndonesia, hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan ini dapat dicapai dengan melakukan lima strategi pembangunan kesehatan 2005-2025, yaitu: 

1.       Pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

2.       Pemberdayaan masyarakat dan daerah.

3.       Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan.

4.       Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

5.       Penanggulangan keadaan darurat kesehatan. 

Tantangan pembangunan kesehatan dalam mencapai kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat diatasi dengan pendekatan program melalui empat kegiatan prioritas melalui pendekatan siklus hidup yang telah dilakukan selama ini belum dapat mengetahui secara pasti sumber penyebab permasalahan ditingkatan usia, untuk itu diperlukan pendekatan keluarga yang diinisiasi dengan pemetaan atas permasalahan secara mendalam dari pendekatan siklus hidup melalui kunjungan rumah.    

 

C.       KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN

 

Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Adapun strategi pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 meliputi 12 (duabelas) pokok strategi berikut:

1.       Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.

2.       Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.

3.       Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

4.       Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas.

5.       Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas.

6.       Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan.

7.       Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan.

8.       Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

9.       Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

10.    Menguatkan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem Informasi Kesehatan.

11.    Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Bidang Kesehatan atau JKN

12.    Mengembangkan      dan    Meningkatkan     Efektivitas   Pembiayaan Kesehatan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan sesuai Renstra Tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan operasional, antara lain sebagai berikut:

1.       Pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 akan difokuskan pada empat area prioritas, yakni:

a.       Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

b.       Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya untuk Pengendalian Prevalensi Balita Pendek (Stunting).

c.        Pengendalian    Penyakit     Menular,       khususnya Human

Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS), Tuberkulosis (TB), dan Malaria.

d.       Pengendalian Penyakit Tidak Menular, khususnya Hipertensi, Diabetes Mellitus, Obesitas, dan Kanker (khususnya Leher Rahim dan Payudara) dan Gangguan jiwa.

 

2.       Peningkatan jangkauan sasaran terutama pada keluarga, tanpa mengabaikan pendekatan-pendekatan lain yang selama ini sudah berhasil dilaksanakan yaitu menjangkau sasaran berbasis Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat(UKBM), menjangkau sasaran berbasis UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), menjangkau sasaran berbasis Upaya Kesehatan Usia Kerja(UKUK), dan untuk sasaran kelompok usia lanjut dengan pendekatan Posbindu Usila.

 

3.       Prioritas perencanaan dan penganggarandiarahkan pada pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Pemenuhan kebutuhan kegiatan-kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan setelah kebutuhan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif dipenuhi.

 

4.       Sumber daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga memiliki daya saing tinggi, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG). Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian jumlah penduduk, peningkatan taraf pendidikan, serta peningkatan derajat kesehatan. Untuk itu harus diantisipasi berbagai tantangan yang ada. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat berupa peningkatan upaya promotif dan preventif, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan pengawasan obat dan makanan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di samping itu juga penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pemenuhan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah berupa peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyiapan penyedia pelayanan kesehatan, dan pengelolaan jaminan kesehatan yang efektif dan efisien.   

Kebijakan operasional tersebut diharapkan akan mampu mewujudkan Keluarga Sehat  sebagaimana cita-cita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, maka

Program Indonesia Sehat akan dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga.

Program kesehatan yang termasuk ke dalam area prioritas tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap di daerah terpilih (lokus dan fokus) termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dari program Nusantara Sehat. Pentahapan pelaksanaan di luar daerah Nusantara Sehat dijelaskan pada gambar 2, dan tidak menutup kemungkinan daerah lain yang juga akan melaksanakan atas inisiatif sendiri.

Gambar 2. Pentahapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENDEKATAN KELUARGA DALAM PENCAPAIAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN

 

Upaya pencapaian prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. 

Pembangunan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Sebagai penjabaran dari amanat undang-undang tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

 

A.     KONSEP PENDEKATAN KELUARGA

 

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya.

Keluarga sebagai fokus dalam pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Keluarga memiliki lima fungsi, yaitu:

1.       Fungsi afektif (The Affective Function) adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.

2.       Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3.       Fungsi reproduksi (The Reproduction Function) adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

4.       Fungsi ekonomi (The Economic Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat dalam mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan agar memenuhi kebutuhan keluarga.

5.       Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function) adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.Tugastugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah:

a.       Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya.

b.       Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat.

c.        Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit.

d.       Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarganya.

e.        Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan.

 

Pendekatan keluarga yang dimaksud dalam pedoman umum ini merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), yang meliputi kegiatan berikut:

1.       Kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan (updating) pangkalan datanya.

2.       Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif.

3.       Kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung.

4.       Pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas.

Kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (family folder). Dengan demikian,pelaksanaan upaya Perkesmas harus diintengrasikan ke dalam kegiatan pendekatan keluarga. Dalam menjangkau keluarga, Puskesmas tidak hanya mengandalkan UKBM yang ada sebagaimana selama ini dilaksanakan, melainkan juga langsung berkunjung ke keluarga. Perlu diperhatikan, bahwa pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah ini tidak berarti mematikan UKBM-UKBM yang ada, tetapi justru untuk memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif. 

 

Gambar 3. Konsep Pendekatan Keluarga

 

Puskesmas akan dapat mengenali masalah-masalah kesehatan dan PHBS yang dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh (holistik) melalui kunjungan keluarga dirumah. Anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan/atau pelayanan Puskesmas. Keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan danberbagai faktor risiko lain yang selama ini merugikan kesehatannya, dengan pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan/atau petugas profesional Puskesmas (gambar 3). Untuk itu, diperlukan pengaturan agar setiap keluarga di wilayah Puskesmas memiliki Tim Pembina Keluarga.

 

1.    Setiap keluarga memiliki Tim Pembina Keluarga

2.    Setiap Tim Pembina memiliki Profil Kesehatan Keluarga dan Rencana Pembinaan

3.    Terdapat interaksi antara Tim Pembina dan Keluarga

 

Gambar 4. Mekanisme interaksi Puskesmas-Keluarga-UKBM

 

Pendekatan keluarga adalah pendekatan pelayanan oleh Puskesmas yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (gambar 4). Tujuan dari pendekatan keluarga adalah sebagai berikut:

1.       Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

2.       Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) kabupaten/kota dan provinsi, melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan.

3.       Mendukung pelaksanaan JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN.

4.       Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

 

 

B.     KELUARGA SEBAGAI FOKUS PEMBERDAYAAN

 

Keluarga adalah suatu lembaga yang merupakan satuan (unit) terkecil dari masyarakat, terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga yang seperti ini disebut rumah tangga atau keluarga inti (keluarga batih),sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek dan atau nenek atau individu lain yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah (misalnya pembantu rumah tangga), disebut keluarga luas (extended family). Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka derajat kesehatan rumah tangga atau keluarga menentukan derajat kesehatan masyarakatnya. 

Derajat kesehatan keluarga sangat ditentukan oleh PHBS dari keluarga tersebut. Inti dari pengembangan desa dan kelurahan adalah memberdayakan keluarga-keluarga agar mampu mempraktikkan PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Penerapan PHBS dapat dipraktikan dalam segala bidang, yaitu:

1.       Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan harus mempraktikkan perilaku mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di dalam ruangan, dan lain-lain. 

2.       Bidang Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana harus mempraktikkan perilaku meminta pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, menimbang balita dan memantau perkembangannya secara berkala, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayi, menjadi aseptor keluarga berencana, dan lain-lain. 

3.       Bidang Gizi dan Farmasi harus mempraktikkan perilaku makan dengan gizi seimbang, minum TTD selama hamil, memberi bayi ASI eksklusif, dan lain-lain. 

4.       Bidang Pemeliharaan Kesehatan harus mempraktikkan perilaku ikut serta dalam jaminan pemeliharaan kesehatan, aktif mengurus dan atau memanfaatkan UKBM, memanfaatkan Puskesmas dan sarana kesehatan lain, dan lain-lain. 

 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus dipraktikkan di semua bidang kesehatan masyarakat karena pada hakikatnya setiap masalah kesehatan merupakan hasil perilaku, yaitu interaksi manusia (host) dengan bibit penyakit atau pengganggu lainnya (agent) dan lingkungan (environment).

Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari fungsi UKM dari Puskesmas. Keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di bidang kesehatan dipandu dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pedoman umum ini menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan merupakan kelanjutan dari pemberdayaan keluarga melalui pengembangan PHBS tatanan rumah tangga. Pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif itu tidak lain bertujuan untuk  terciptanya Desa Sehat dan Kelurahan Sehat.

Kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan UKP tingkat pertama memang dapat menghasilkan individu sehat, yang diukur dengan Indikator Individu Sehat (IIS). Tetapi dengan cara ini saja, Kecamatan Sehat akan sulit dicapai. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilakukan di wilayah kerjanya, Puskesmas akan lebih cepat mencapai Kecamatan Sehat. Puskesmas melaksanakan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan serta pembinaan desa dan kelurahan. Pemberdayaan keluarga akan menghasilkan keluargakeluarga sehat yang diukur dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS), sedangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan akan menghasilkan peranserta masyarakat berupa UKBM seperti Posyandu, Posbindu, Polindes, Pos UKK, dan lain-lain. 

Kegiatan Puskesmas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah berwawasan kesehatan akan menghasilkan tatanan-tatanan sehat, seperti sekolah sehat, pasar sehat, kantor sehat, masjid dan mushola sehat, dan lain-lain yang diukur dengan Indikator Tatanan Sehat (ITS), dan masyarakat sehat yang diukur dengan Indikator Masyarakat Sehat (IMS). Kesemua upaya Puskesmas tersebut akhirnya akan bermuara pada terciptanya Kecamatan Sehat, seperti pada skema gambar 5.

 

 

P

U

S

K E

S

M

A

S

 

Pembangunan wilayah berwawasan kesehatan

 

Keca matan

Sehat

 

Pemberdayaan masyarakat

 

Desa

/Kelu rahan Sehat

 

Pemberdayaan keluarga

 

Pelayanan kesehatan perorangan tk pertama

 

Gambar 5. Upaya Puskesmas Untuk Mencapai Kecamatan Sehat

       

Pentingnya pendekatan keluarga juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Dalam Renstra disebutkan bahwa salah satu acuan bagi arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (continuum of care). Hal ini berarti bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia (life cycle), sejak masih dalam kandungan, sampai lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda (usia produktif), dan akhirnya menjadi dewasa tua ata usia lanjut (lihat gambar 6). Untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia, maka fokus pelayanan kesehatan harus pada keluarga. Pemberian pelayanan kesehatan pada individu harus dilihat dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarganya. 

 

Gambar 6. Pendekatan Siklus Hidup Untuk Mencapai Keluarga Sehat

Gambar 7. pelayanan puskesmas terintegrasi danmengikuti siklus hidup

 

Puskesmas diharapkan dapat menangani masalah-masalah kesehatan dengan pendekatan siklus hidup (life cycle)melalui pendekatan keluarga dengan mengunjungi setiap keluarga di wilayah kerja. Upaya mewujudkan Keluarga Sehat menjadi titik awal terwujudnya masyarakat sehat (lihat gambar 7). Upaya membina PHBS di keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan upaya menciptakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, Indikator Keluarga Sehat sebaiknya dapat sekaligus digunakan sebagai indikator PHBS. 

 

C.     PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA

 

Satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sebagaimana dinyatakan dalam kartu keluarga. Keluarga yang terdapat kakek dan atau nenek atau individu laindalam satu rumah tangga, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu keluarga.Suatu keluarga dinyatakan sehat atau tidak digunakan beberapa penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya dua belas indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut.

1.       Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

2.       Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

3.       Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

4.       Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

5.       Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan

6.       Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

7.       Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

8.       Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

9.       Anggota keluarga tidak ada yang merokok

10.    Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

11.    Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

12.    Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga, sedangkan keadaan masingmasing indikator mencerminkan kondisi PHBS dari keluarga yang bersangkutan.

Pelaksanaan pendekatan keluarga ini memiliki tiga hal yang harus diadakan atau dikembangkan, yaitu:

1.       Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga.

2.       Forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga.

3.       Keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra Puskesmas.

 

Instrumen yang diperlukan di tingkat keluarga adalah sebagai berikut:

1.       Profil Kesehatan Keluarga (selanjutnya disebut Prokesga), berupa family folder, yang merupakan sarana untuk merekam (menyimpan) data keluarga dan data individu anggota keluarga. Data keluarga meliputi komponen rumah sehat (akses/ketersediaan air bersih dan akses/penggunaan jamban sehat). Data individu anggota keluarga mencantumkan karakteristik individu (umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain) serta kondisi individu yang bersangkutan, seperti mengidap penyakit (hipertensi, tuberkulosis, dan gangguan jiwa) dan perilakunya (merokok, ikut KB, memantau pertumbuhan dan perkembanganbalita, pemberian ASI eksklusif, dan lain-lain).

2.       Paket Informasi Keluarga (selanjutnya disebut Pinkesga), berupa flyer, leaflet, buku saku, atau bentuk lainnya, yang diberikan kepada keluarga sesuai masalah kesehatan yang dihadapinya, misalnya: Flyer tentang Kehamilan dan Persalinan untuk keluarga yang ibunya sedang hamil, Flyer tentang Pertumbuhan Balita untuk keluarga yang mempunyai balita, Flyer tentang Hipertensi untuk mereka yang menderita hipertensi, dan lain-lain. 

Forum komunikasi yang digunakan untuk kontak dengan keluarga dapat berupa forum-forum berikut.

1.       Kunjungan rumah ke keluarga-keluarga di wilayah kerja Puskesmas.

2.       Diskusi kelompok terarah (DKT) atau biasa dikenal dengan focus group discussion (FGD) melalui Dasawisma dari PKK.

3.       Kesempatan konseling di UKBM-UKBM (Posyandu, Posbindu, Pos

UKK, dan lain-lain).

4.       Forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti majelis taklim, rembug desa, selapanan, dan lain-lain.

Keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra dapat diupayakan dengan menggunakan tenaga-tenaga berikut:

1.       Kader-kader    kesehatan, seperti        kader     Posyandu,   Posbindu,

Poskestren, PKK, dan lain-lain.

2.       Pengurus organisasi kemasyarakatan setempat, seperti pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengelola pengajian, dan lain-lain. 

 

Gambar 8. Siklus Pendekatan Keluarga

 

D.                   PENDEKATAN KELUARGA SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN

 

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendekatan keluarga mutlak harus dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Data Riskesdas menunjukkan hal itu. Sebagai contoh berikut ini disajikan bukti tentang pentingnya pendekatan keluarga dalam penanggulangan stunting dan pengendalian penyakit tidak menular.

1.       Pendekatan Keluarga dalam Penanggulangan Stunting

Riskesdas tahun 2013 menemukan bahwa proporsi bayi yang lahir stunting (panjang badan <48 cm) adalah sebesar 20,2%, sementara pada kelompok balita terdapat 37,2% yang menderita stunting. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan dari saat lahir ke balita, terjadi pertumbuhan yang melambat, sehingga proporsi stunting justru bertambah. Penanggulanganstunting harus dilakukan deteksi dan intervensi sedini mungkin dengan melakukan pemantauan pertumbuhan secara ketat, melalui penimbangan bayi/balita di Posyandu setiap bulan. Data Riskesdas ternyata menunjukkan bahwa proporsi balita yang tidak pernah ditimbang selama 6 bulan terakhir cenderung meningkat, yaitu dari 25,5% pada tahun 2007 menjadi 34,3% pada tahun 2013. Ada sepertiga jumlah bayibalita yang tidak terpantau, jika kita hanya mengandalkan Posyandu. Oleh karena itu, mereka yang tidak datang ke Posyandu harus dikunjungi ke rumahnya. Pendekatan keluarga mutlak harus dilakukan, bila kita ingin deteksi dini stunting terlaksana dengan baik.

 

2.       Pendekatan Keluarga dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular Salah satu penyakit tidak menular yang cukup penting adalah hipertensi (tekanan darah tinggi). Prevalensi hipertensi pada orang dewasa menurut Riskesdas tahun 2013 adalah 25,8% atau sama dengan 42,1 juta jiwa. Dari sejumlah itu baru 36,8% yang telah kontak dengan petugas kesehatan, sementara sisanya sekitar 2/3 tidak tahu kalau dirinya menderita hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa bila tidak menggunakan pendekatan keluarga, 2/3 bagian atau sekitar 28 juta penderita hipertensi tidak akan tertangani. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keluarga mutlak harus dilakukan bila kita ingin pengendalian penyakit hipertensi berhasil.

 

 

          

BAB IV

PERAN PUSKESMAS DALAM

PENDEKATAN KELUARGA

 

A.                     PENGUATAN SUBSISTEM DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

 

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau  masyarakat  termasuk  badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan pembangunan kesehatan adalah kombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dan sinergi yang dinamis melalui pengelompokan subsistem dari SKN yang terdiri dari tujuh subsistem berikut.

1.       Subsistem Upaya Kesehatan.

2.       Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

3.       Subsistem Pembiayaan Kesehatan.

4.       Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan.

5.       Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan. 

6.       Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan. 

7.       Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.

Percepatan pembangunan kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat dilakukan dengan melakukan penguatan subsistem-subsistem dari SKN. Dengan diterapkannya pendekatan keluarga, maka penguatan subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, dan subsistem pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. 

Penguatan subsistem upaya kesehatan dilakukan dengan menciptakan keseimbangan pelaksanaan UKP dan UKM melalui pengutamaan kegiatan promotif dan preventif. Puskesmas harus dikondisikan tidak terfokus hanya melaksanakan UKP, melainkan juga UKM secara seimbang. Sasaran upaya kesehatan harus ditegaskan bukan sekedar individu/perorangan, melainkan juga keluarga, kelompok, dan masyarakat. Setiap program kesehatan hendaknya mengarahkan  kegiatannya kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Penguatan subsistem pembiayaan kesehatan untuk UKP dan UKM dilakukan, salah satunya, melalui pemberian JKN berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk itu, sejak 1 Januari 2014 telah diberlakukan SJSN bidang kesehatan atau JKN dan pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas oleh pemerintah pusat.

Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh subsistem pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya memberdayakan perorangan, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. Pendekatan keluarga yang diimplementasikan, maka subsistem pemberdayaan masyarakat harus diperkuat dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menjangkau keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

 

B.               PERAN PUSKESMAS DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75  Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas bertanggung jawab atas satu wilayah administrasi pemerintahan, yakni kecamatan atau bagian dari kecamatan. Di setiap kecamatan harus terdapat minimal satu Puskesmas. Untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas, faktor wilayah, kondisi geografis, dan kepadatan/jumlah penduduk merupakan dasar pertimbangan.

Penyelenggaraan Puskesmas terdapat 6 (enam) prinsip berikut yang harus ditaati: 

1.             Prinsip Paradigma Sehat 

Berdasarkan prinsip paradigma sehat, Puskesmas wajib mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya, yang akan memengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (psikomotorik). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas di sebuah komunitas. Dengan demikian, Paradigma Sehat dapat didefinisikan sebagai cara pandang, asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang mengutamakan upaya menjaga dan memelihara kesehatan, tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Dengan Paradigma Sehat maka orang-orang yang sehat akan diupayakan agar tetap sehat dengan menerapkan pendekatan yang holistik. Selama ini cara pandang, asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang berlaku tampaknya masih menitikberatkan pada penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan – Paradigma Sakit. Apalagi dengan dilaksanakannya JKN yang saat ini masih lebih memperhatikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi perorangan. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan harus dilakukan perubahan, agar Paradigma Sehat benar-benar diterapkan dalam membangun kesehatan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan JKN. Perubahan yang dimaksud mencakup perubahan pada penentu kebijakan (lintas sektor), tenaga kesehatan, institusi kesehatan, dan masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel 1 berikut.

 

Tabel  1. Perubahan Paradigma ke arah Paradigma Sehat

No.

Kelompok Sasaran

Perubahan Yang Diharapkan

Dampak

Dari Perubahan

1.

Penentu kebijakan

(lintas sektor)

Pemangku kepentingan memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik di

hulu maupun di

hilir

1.   Menjadikan kesehatan sebagai arus utama pembangunan 

2.   Meningkatkan peran lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

2.

Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan

di setiap lini pelayanan kesehatan mengupa-yakan agar:

1.Orang sehat tetap sehat dan

1.   Promotif dan preventif merupakan aspek utama dalam setiap upaya kesehatan  

2.   Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam promotif & preventif  

No.

Kelompok Sasaran

Perubahan Yang Diharapkan

Dampak

Dari Perubahan

 

 

tidak menjadi sakit

2.Orang sakit menjadi sehat

3.Orang sakit tidak menjadi lebih sakit

 

3.

Institusi kesehatan

Setiap institusi kesehatan menerapkan standar mutu dan tarif dalam pelayanan kepada masyarakat.

1.   Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

2.   Pelayanan kesehatan berkompetisi lebih “fair” dalam hal mutu

dan tarif di dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat