Permenkes No. 4 Th 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR  PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang	:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri       Kesehatan    tentang    Standar    Teknis    Pemenuhan     Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Mengingat	: 1.   Undang-Undang       Nomor    39    Tahun    2008     tentang                  Kementerian     Negara     (Lembaran     Negara      Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);       2.     Undang-Undang    Nomor    36    Tahun    2009     tentang

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

 

 

 

3.       Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia   Nomor  5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan 

                                                   Undang-Undang     Nomor    9                                        Tahun             2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah   (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5.       Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

6.       Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR

TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

 

Pasal 1

(1)      Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

 

(2)      Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

 

Pasal 2

(1)      SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

(2)      Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah

Provinsi terdiri atas:

a.       pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau

berpotensi bencana provinsi; dan

b.       pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

(3)      Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.       Pelayanan kesehatan ibu hamil;

b.       Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c.        Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

d.       Pelayanan kesehatan balita;

e.        Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

f.         Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g.        Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

h.       Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

i.         Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

j.         Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

k.       Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

l.         Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

 

(4)      Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) mencakup:

a.       peningkatan kesehatan;

b.       perlindungan spesifik;

c.        diagnosis dini dan pengobatan tepat;

d.       pencegahan kecacatan; dan

e.        rehabilitasi.

(5)      Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.

(6)      Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

(7)      Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

 

Pasal 3

(1)      Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.

(2)      Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam  standar teknis yang terdiri atas:

a.       standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b.       standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan

c.        petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3)      Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

 

Pasal 5

Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

 

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Menteri Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 7

Menteri         Kesehatan, Pemerintah   Daerah       Provinsi,     dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal                   diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal  1 Januari 2019.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019

 

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

 

             ttd

 

NILA FARID MOELOEK

 

 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

 

             ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN 

                                                                                        PERATURAN                                                          MENTERI                                                        KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS 

PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR 

PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

 

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR  PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN 

 

BAB I PENDAHULUAN

 

A.     Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orangorang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

 Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

1. Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang  memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan

2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan.

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan kebijakan ini SPM Bidang Kesehatan mengalami perubahan yang cukup mendasar dari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan disusun Standar

Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benarbenar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif–preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, di mana penyusunan RKPD berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar

Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN. 

Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak dobel counting pembiayaan, seperti yang telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM, contoh : biaya  obat program, obat  TB, vaksin yang dibiayai oleh pusat tidak perlu diperhitungkan, selain itu untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sama pada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dll dalam satu penghitungan pembiayaan sehingga alokasi dapat efisien dan efektif.

Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan daerah tersebut telah disiapkan tools costing SPM dalam bentuk sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM.

 

B.       Tujuan dan Sasaran

Standar Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

 

C.       Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.       Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. 

2.       Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.

3.       Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.

4.       Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara.

5.       Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

6.       Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan adalah urusan pemerintahan bidang kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

 

 

 

7.       Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8.       Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.       Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10.    Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

11.    Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

D.      Ruang Lingkup

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi: 

1.       standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

2.       standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan

3.       petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar,

untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM  BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

 

A.           Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

1.    Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, memerlukan dukungan logistik kesehatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS	JUMLAH	FUNGSI
1.	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung pelayanan kesehatan
2.	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan anak (PMBA) dll)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penambah daya tahan tubuh
3.	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana

          

2.    Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia

Kesehatan

a. Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak yang dapat terbagi dalam beberapa shift yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan terdiri dari: 

1)   Dokter umum;

2)   Perawat;

3)   bidan;

 

 

b. Kebutuhan SDM kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah sebagai berikut:

1)   Dokter;

2)   Perawat;

3)   bidan;

4)   Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain;

5)   Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa; 6) Apoteker dan/atau Asisten Apoteker;

7) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan.

 

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a.   Pernyataan Standar

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana.

b.   Pengertian 

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana  yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;

c.    Langkah Kegiatan 

1)   Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah;

2)   Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;

3)   Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar;

4)   Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan.

 

d.   Mekanisme Pelaksanaan

1)       Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana;

2)       Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi:

a)   mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;

b)   mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;

c)   mendapatkan layanan gizi darurat;

d)   mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat;

e)   mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial;

f)    mendapatkan penyuluhan kesehatan.

 

e.    Capaian Kinerja

1)       Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%. 2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis

=

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun

X 100 %

Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama

 

 

Contoh perhitungan :

Pada tahun 2018, di Provinsi X telah terjadi 2 kali kejadian krisis kesehatan yang membutuhkan dukungan Provinsi dalam penanganannya. 

a)  Telah dilakukan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dengan melakukan sosialisasi terhadap 150 penduduk wilayah rawan bencana dengan target sebanyak 165 penduduk;

b)  Bulan September, di Kabupaten A terjadi banjir yang menimpa 5.108 jiwa. Dinkes Provinsi telah memobilisasi klaster kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk  terdampak dengan jumlah yang dilayani mencapai 5.105 jiwa. 

c)  Bulan Desember, Kabupaten M terjadi bencana longsor dengan penduduk terdampak berjumlah 5.440 jiwa, Dinkes provinsi memobilisasi sub klaster kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dengan jumlah yang dilayani sebanyak 5.450 jiwa.

Tahap pra krisis kesehatan = 150 penduduk x 100% = 90,9%

                                              165 penduduk

Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan= (5105 + 5440) x 100%          

                                                                                         (5108 + 5450)

                                                                                             = 99,9%

 Capaian target tahun 2018 = 90,9% + 99,9%   =  95,4%

                                                                                 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Tahap Pra Krisis Kesehatan 1.Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Peserta/Masyarak at       Petugas	Konsumsi peserta/ masyarakat     -Transport ke kabupaten     -Biaya penginapan     -Uang Harian     -Honor narasumber	Jumlah Peserta x harga konsumsi rapat x jumlah pertemuan    -      transport kabupaten x jumlah petugas x jumlah pertemuan   -      biaya penginapan x jumlah petugas x jumlah pertemuan   -      Uang Harian x jumlah petugas x jumlah pertemuan -      Jumlah JPL x jumlah pertemuan
2. Tahap Tanggap Darurat :   Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana	1.    Mobilisasi tim penanggulanga n krisis kesehatan       2.    Pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan   3.    Pelayanan kesehatan rujukan     4.    Kebutuhan logistik kesehatan	-        Transport kabupaten (PP) -        uang harian -        uang penginapan   -        jumlah pasien yang dilayani x unit cost sesuai aturan yang berlaku      -        jumlah pasien yang dilayani x unit cost sesuai aturan yang berlaku x jumlah hari di rawat   -        paket obatobatan x jumlah pasien   -        paket hygiene Kit/family Kit x jumlah penduduk terdampak -        Paket Makanan pendamping untuk kelompok rentan	-   Jumlah tim disesuaikan dengan perkiraan kejadian krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana per tahun;    -   Satuan biaya disesuaikan dengan Standar Biaya yang berlaku

 

Keterangan :

1)   Unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu;

2)   Lama pelaksanaan dan jumlah pengiriman tim bergantung pada jenis bencana, lokasi, dan luas dampak bencana.

3)   Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Bahan Habis Pakai dilaksanakan sesuai kebutuhan.

 

B.       Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa

Provinsi

1.       Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Sesuai dengan jumlah petugas yang turun kelapanga n          dan kontak kasus	Melindungi petugas       dan kontak kasus dari penularan penyakit
2	Profilaksis/Vitamin/Obat/vak sin	Sesuai dengan jumlah kontak kasus dan populasi berisiko	Diberikan kepada kontak kasus/populas i berisiko Untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit
3	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, termometer badan, tensimeter, senter, test	Sesuai jumlah tim yang turun	Untuk membantu penegakan
No	Barang	Jumlah	Fungsi
	diagnosis cepat, dll)	ke lapangan	diagnosis
4	Alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis   penyakit	Sesuai jumlah kontak dekat kasus	Untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan labaoratorium
5	Wadah pengiriman spesimen (Specimen carrier)	sesuai dengan jumlah spesimen	Untuk membawa spesimen dari lokasi         ke laboratorium
6	Tempat sampah biologis	Sesuai kebutuhan	Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan
7	Formulir : Form penyelidikan epidemiologi Form/lembar KIE Alat tulis yang diperlukan	1 set	Untuk membantu melakukan investigasi kasus, kontak dan    populasi berisiko serta faktor risiko

 

2.       Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dan di dalam fasilitas layanan kesehatan.

a.       Di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat Provinsi (sesuai SK Dinkes Provinsi) yang terdiri dari: 1) Dokter

2)       Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi

3)       Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan

4)       Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi

5)       Tenaga Laboratorium

6)       Tenaga penyuluh/promosi kesehatan

7)       Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi.

b.       Di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari; dokter (umum dan spesialis), perawat, petugas radiologi, petugas laboratorium, dan lain-lain.

 

           3.            Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar  

a.       Pernyataan standar 

Setiap orang pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 

b.       Pengertian

1)       Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. 

2)       Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut; 

a)     KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

b)    KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB  oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

c)     Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan        dalam   penanggulangan   KLB   kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan

                                                      bantuan         dengan                              menggunakan     formulir  

ditandatangani oleh kepada daerah Kabupaten/kota terdampak. 

 

c.        Langkah Kegiatan

1)       Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan pada Kondisi KLB

Sasaran pada Kondisi KLB adalah penduduk terinfeksi penyakit dan penduduk yang berisiko terdampak penyakit penyebab KLB/ keracunan pangan.

Jumlah sasaran dihitung berdasarkan beberapa cara, antara lain :

a)     Pendataan riil pada saat kejadian

b)    Prevalensi KLB pada 3 tahun terakhir (sesuai pelaporan

STP KLB) atau

c)     Jumlah penduduk pada wilayah kondisi KLB tahun sebelumnya (data kependudukan)

2)       Jenis Pelayanan Kesehatan

Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi:

a)     Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis

b)    Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan

c)     Penyuluhan

d)    Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit

e)     Penanganan jenazah, jika diperlukan

f)      Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan

g)     Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu

                                  3)     Rujukan

Pelayanan kesehatan pada penduduk yang diduga dan atau terkena infeksi penyakit berpotensi KLB dirujuk ke fasyankes rujukan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

                       d.     Mekanisme Pelaksanaan

1)       Kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi). 

2)       Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi

3)       Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB 

4)       Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB tersebut dengan menggunakan format berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO	JENIS KLB	Kab/ Kota	Periode KLB	Pelayanan kesehatan	Pddk kondisi KLB		Ket.
					Sasaran	Yang dilayani
	Jenis KLB yang terjadi		Dari tanggal mulai KLB sampai KLB berakhir	Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko (Penyelidikan epidemiologi)
				Tata laksana Kasus
				Pencegahan dan pengebalan
				Pemusnahan penyebab penyakit
				Penanganan jenazah
				Penyuluhan
				Upaya penanggulang an lain

Keterangan 

a)     Kolom  Nomer ; sudah jelas

b)    Kolom Jenis KLB : diisi dengan jenis KLB yang terjadi/mengancam

c)     Kolom Kabupaten/Kota   :   diisi   dengan       Nama

Kabupaten/Kota yang mengalami/terancam KLB

d)    Kolom Periode KLB : diisi dengan tanggal/bulan/tahun awal KLB mulai dicurigai sampai KLB berakhir.

e)     Kolom Pelayanan Kesehatan : diisi dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan  standar pelayanan kesehatan.

f)      Kolom Penduduk kondisi KLB :

-            Sasaran : diisi dengan jumlah penduduk Kondisi KLB

-            Yang dilayani : diisi dengan jumlah penduduk kondisi

KLB yang mendapat pelayanan kesehatan

g) Kolom Keterangan : diisi dengan hal-hal yang akan disampaikan terkait jenis KLB contoh hasil laboratorium

 

 

 

 

                       e.     Capaian Kinerja

1)       Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada  sasaran kondisi KLB ( di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB  yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.

2)       Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase pelayanan kesehatan bagi       orang yang terdampak         = dan    berisiko pada          situasi KLB Provinsi

Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB   yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.    X Jumlah orang yang terdampak % dan berisiko pada situasi KLB

100

 

Catatan ;

Nominator adalah  jumlah orang  yang terinfeksi dan yang berisiko terdampak penyakit/keracunan pangan penyebab KLB yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar. Denominator adalah jumlah seluruh orang yeng terinfeksi dan yang berisiko terdampak penyakit/keracunan pangan penyebab KLB)

Contoh Perhitungan Capaian

Provinsi X pada tahun 2017 mengalami 2 kali kondisi KLB provinsi sebagai berikut;

KLB 1:  Pada bulan Januari terjadi KLB Campak di Kabupaten A dan Kota B dan memiliki hubungan epidemiologi, kedua Kabupaten/Kota tersebut telah menetapkan KLB di wilayahnya masing-masing.  

                                             Jumlah     kasus     dan     populasi                             berisiko        di      kedua

Kabupaten/Kota tersebut adalah; 

Kabupaten A; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 15 orang dan populasi berisiko terdampak

137 orang,

Kota B; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB

25 orang dan populasi berisiko terdampak 273 orang,

Dengan demikian jumlah populasi kasus terinfeksi dan populasi berisiko terdampak yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 40 + 410 = 450 orang.

Provinsi memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten A dan Kota B, yang meliputi pelayanan terhadap kasus campak (tata laksana kasus) sebanyak : 40 orang (dari total 40 kasus), dan, pencegahan dan pengebalan (pemberian vitamin A pada kontak/populasi berisiko, ORI),  serta Penyuluhan, sebanyak 375 orang. Sehingga jumlah jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten A dan Kota B sebanyak 415 orang.

KLB 2: Pada bulan September terjadi KLB DBD di Kabupaten A dan Kabupaten E. Berdasarkan hasil kajian surveilans Provinsi kedua KLB tersebut memiliki hubungan epidemiologis.  Kabupaten A  sudah menetapkan KLB di wilayahnya, tetapi Kabupaten E belum menyatakan KLB dengan berbagai pertimbangan walaupun sudah memenuhi kriteria KLB. Jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB dan populasi berisiko terdampak di kedua

Kabupaten/Kota tersebut adalah; 

Kabupaten A; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 153 orang dan populasi berisiko terdampak

1350 orang,

Kota E; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 277 orang dan populasi berisiko terdampak 3650 orang.

Dengan demikian jumlah populasi kasus terinfeksi dan populasi berisiko terdampak yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5430

Provinsi memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten A dan Kabupaten E, yang meliputi tata laksana kasus di pelayanan kesehatan sebanyak 430 orang (dari total 430 kasus), dan pencegahan (PSN, Fogging) dan penyuluhan di lokasi KLB (dengan menggunakan berbagai media TV dan Radio Lokal, penyuluhan di tingkat desa) dengan jumlah sasaran sebanyak 5000 orang. Sehingga jumlah jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten A dan Kabupaten E sebanyak 5.430 orang.

Maka rekapitulasi pada tahun 2017:

Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan kondisi KLB di Provinsi X tahun 2017  sebanyak  KLB I + KLB II  (415 + 5430) = 5.845 orang.

Sedangkan Penduduk pada kondisi KLB I + KLB II; 450 +

5430 =  5.880 orang 

Sehingga Capaian Kinerja Provinsi X dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kodisi KLB adalah; 5.845/5.880 x 100% = 99,4 %

Catatan: mengingat jumlah penduduk yang mendapat layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa masih belum seluruhnya, maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau seluruh penduduk pada kondisi KLB. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan pada kondisi KLB.

Pemantauan terhadap KLB di Provinsi dapat dilihat melalui kinerja Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

(SKDR) yang dilakukan di masing-masing Provinsi

Jika kinerja dalam SKDR baik maka kemungkinan munculnya KLB Provinsi lebih kecil, namun sebaliknya bila kinerja SKDR tidak baik, maka risiko munculnya KLB

Provinsi besar.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Kajian  Epidemiologi	Unit Surveilans Provinsi Tim Gerak Cepat Provinsi Unit Lintas program/sektor, dan tenaga ahli terkait	Kajian/penilaian KLB berdasarkan  data awal untuk persiapan turun ke lapangan	Kajian epidemiologi dilakukan sebelum PE untuk penentuan status hubungan epidemiologis/potensi meluas dan sesudah PE untuk menentukan kegiatan pencegahan dan penghentian penularan penyakit
2. Penemuan        kasus           dan identifikasi faktor      risiko melalui penyelidikan Epidemiologi :	Petugas kesehatan	a.    Transport petugas (Transport daerah sulit/ sewa kendaraan) b.   Uang harian c.    Akomodasi d.   formulir penyelidikan yang diperlukan e.    Biaya komunikasi cepat f.     Logistik   bagi petugas (APD)	•       Penyelidikan Epidemiologi dilakukan sekurangkurangnya 5 hari.   •       Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi dilakukan segera setelah diketahui KLB dan selama KLB berlangsung  untuk melakukan evaluasi. •       Perkiraan anggaran merujuk pada jumlah penduduk minmal 2 kab/kota yang berisiko berdasarkan data SKDR 3 tahun terakhir

 

	Kasus (probable, suspek, konfirm)	a.Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan specimen   b.biaya pengiriman dan pemeriksaan laboratorium  c. Biaya rujukan ke RS	Bahan/alat disesuaikan dengan kebutuhan (sesuai dengan jumlah kasus)-  Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen sesuai dengan aturan yang berlaku
	Kontak Kasus	a.Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan specimen   b.Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen di laboratorium	Bahan/alat disesuaikan dengan kebutuhan (sesuai dengan jumlah kontak kasus)-  Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen sesuai dengan aturan yang berlaku
	Penduduk berisiko	a.  Formulir data populasi berisiko b.  media KIE	sesuai kebutuhan
	Faktor risiko lingkungan (penyebab/sumb er penyakit)	a.  Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan b.  biaya pengiriman dan  pemeriksaan laboratorium	Sesuai dengan jenis sampel yang dibutuhkan terkait penyakit   Sesuai dengan biaya yang berlaku (sesuai standar)

 

3. Penatalaksana an penderita	Petugas kesehatan terlatih (medis, lab, radiologis, ahli gizi, dll)	a. Formulir pemeriksaan (rekam medis) b.sarana/ prasarana, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan pasien	Sesuai kebutuhan     Sesuai standar pelayanan kesehatan di RS
	Penderita/pasien penyakit KLB (konfirmasi, probable dan suspek)	a. Biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan selama di RS	Sesuai standar biaya pelayanan kesehatan di RS
4. pencegahan dan pengebalan	a. Petugas kesehatan	a. Transport petugas (Transport daerah        sulit/ sewa kendaraan) b. Uang harian c. Akomodasi d. formulir penyelidikan yang diperlukan e. Biaya komunikasi cepat f.  Logistik bagi petugas (Alat Perlindungan     Diri/          APD termasuk pengebalan)	Sesuai standar biaya yang berlaku

 

	b. Kontak kasus dan Penduduk berisiko	a.           profilaksis b.           APD (masker) c.           Respon imunisasi	Sesuai kebutuhan
5. pemusnahan penyebab penyakit	Petugas kesehatan	a.           Transport petugas (Transport daerah sulit/ sewa kendaraan) b.           Uang harian c. Akomodasi d.           formulir penyelidikan yang diperlukan e. Biaya komunikasi cepat f.  Logistik bagi petugas (APD)	Sesuai standar biaya yang berlaku
	Vektor dan binatang pembawa penyakit	- Alat/bahan  pemusnah vektor dan binatang pembawa penyakit (untuk hewan/binatang berkoordinasi dengan lintas sektor terkait)	Sesuai kebutuhan
	lingkungan	Alat dan bahan pelaksanaan kebersihan lingkungan	Sesuai kebutuhan

 

6. penanganan jenazah	Petugas Pemulasaran terlatih	a.  Bahan pemulasaran jenazah sesuai pedoman yang berlaku b.  APD petugas	Sesuai kebutuhan
	Petugas Pemakaman	a.  APD petugas	Sesuai kebutuhan
7. Komunikasi Risiko	Petugas  kesehatan terlatih	a. Transport petugas (Transport daerah sulit/ sewa kendaraan) b. Uang harian c. Akomodasi d. Logistik bagi petugas (APD)	Sesuai dengan standar biaya yang berlaku
	Populasi berisiko	Media KIE termasuk Komunikasi massa melalui iklan layanan masyarakat	Sesuai kebutuhan
8. Upaya penanggulanga n lainnya	Petugas Kesehatan	-          Media KIE -          Logistik, sarana/ prasarana yang terkait dengan kegiatan karantina	Sesuai kebutuhan

 

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
9. Penemuan        kasus          dan identifikasi faktor      risiko melalui penyelidikan Epidemiologi :	Petugas kesehatan	g.    Transport petugas (Transport daerah sulit/ sewa kendaraan) h.   Uang harian i.     Akomodasi j.     formulir penyelidikan yang diperlukan k.   Biaya komunikasi cepat l.     Logistik   bagi petugas (APD)	•       Penyelidikan Epidemiologi dilakukan sekurangkurangnya 5 hari.   •       Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi dilakukan segera setelah diketahui KLB dan selama KLB berlangsung  untuk melakukan evaluasi. •       Perkiraan anggaran merujuk pada jumlah penduduk minmal 2 kab/kota yang berisiko berdasarkan data SKDR 3 tahun terakhir
	Kasus (probable, suspek, konfirm)	a.Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan specimen   b.biaya pengiriman dan pemeriksaan laboratorium  c. Biaya rujukan ke RS	Bahan/alat disesuaikan dengan kebutuhan (sesuai dengan jumlah kasus)-  Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen sesuai dengan aturan yang berlaku

 

	Kontak Kasus	a.Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan specimen   b.Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen di laboratorium	Bahan/alat disesuaikan dengan kebutuhan (sesuai dengan jumlah kontak kasus)-  Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen sesuai dengan aturan yang berlaku
	Penduduk berisiko	a.           Formulir data populasi berisiko b.           media KIE	sesuai kebutuhan
	Faktor risiko lingkungan (penyebab/sumb er penyakit)	a.           Bahan/alat pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan b.           biaya pengiriman dan  pemeriksaan laboratorium	Sesuai dengan jenis sampel yang dibutuhkan terkait penyakit   Sesuai dengan biaya yang berlaku (sesuai standar)
10. Penatalaksana an penderita	Petugas kesehatan terlatih (medis, lab, radiologis, ahli gizi, dll)	a. Formulir pemeriksaan (rekam medis) b.sarana/ prasarana, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan pasien	Sesuai kebutuhan     Sesuai standar pelayanan kesehatan di RS
	Penderita/pasien penyakit KLB (konfirmasi, probable dan suspek)	a. Biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan selama di RS	Sesuai standar biaya pelayanan kesehatan di RS

 

11. pencegahan dan pengebalan	a. Petugas kesehatan	g. Transport petugas (Transport daerah        sulit/ sewa kendaraan) h.Uang harian i.  Akomodasi j.  formulir penyelidikan yang diperlukan k. Biaya komunikasi cepat l.  Logistik bagi petugas (Alat Perlindungan     Diri/          APD termasuk pengebalan)	Sesuai standar biaya yang berlaku
	b. Kontak kasus dan Penduduk berisiko	a.          profilaksis b.          APD (masker) c.           Respon imunisasi	Sesuai kebutuhan

 

12. pemusnahan penyebab penyakit	Petugas kesehatan	g.           Transport petugas (Transport daerah           sulit/ sewa kendaraan) h.          Uang harian i.            Akomodasi j.            formulir penyelidikan yang diperlukan k.           Biaya komunikasi cepat l.            Logistik bagi petugas (APD)	Sesuai standar biaya yang berlaku
	Vektor dan binatang pembawa penyakit	- Alat/bahan  pemusnah vektor dan binatang pembawa penyakit (untuk hewan/binatang berkoordinasi dengan lintas sektor terkait)	Sesuai kebutuhan
	lingkungan	Alat dan bahan pelaksanaan kebersihan lingkungan	Sesuai kebutuhan
13. penanganan jenazah	Petugas Pemulasaran terlatih	a.          Bahan pemulasaran jenazah sesuai pedoman yang berlaku b.          APD petugas	Sesuai kebutuhan
	Petugas Pemakaman	a.  APD petugas	Sesuai kebutuhan
14. Komunikasi Risiko	Petugas  kesehatan terlatih	e. Transport petugas (Transport daerah sulit/ sewa kendaraan) f.  Uang harian g. Akomodasi h.Logistik bagi petugas (APD)	Sesuai dengan standar biaya yang berlaku
	Populasi berisiko	Media KIE termasuk Komunikasi massa melalui iklan layanan masyarakat	Sesuai kebutuhan
15.      Upaya penanggulanga n lainnya	Petugas Kesehatan	-          Media KIE -          Logistik, sarana/ prasarana yang terkait dengan kegiatan karantina	Sesuai kebutuhan

 

 

Keterangan :

a)     Lama pelaksanaan penyelidikan epidemiologi tergantung pada jenis penyakit,  luas dan lokasi kejadian KLB

b)    Jenis bahan dan alat pengambilan serta tempat penyimpanan spesimen/sampel kasus, kontak dan lingkungan tergantung dari jenis KLB

c)     Pengiriman spesimen/sampel KLB ke laboratorium rujukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM  BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

 

A.     Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

           1.     Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa 

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td);	1 ampul x Sejumlah sasaran  ibu hamil/10 (tergantung status imunisasi ibu)	- Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	- Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil
	a. tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui hamil atau tidak
	b. pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui anemia atau tidak
	c. pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	- Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	- Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	- Form rekam medis bagi ibu
No	Barang	Jumlah	Fungsi
5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	-     Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun -     Media KIE bagi ibu dan keluarganya

 

2.       Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi: 

a.       Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau

b.       Bidan, atau

c.        Perawat

3.       Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a.        Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b.        Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:  

1)       Standar kuantitas.  

2)       Standar kualitas.

                       c.     Mekanisme Pelayanan

1)       Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi  dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2)       Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan: 

a.    Satu kali pada trimester pertama.

b.    Satu kali pada trimester kedua. 

c.     Dua kali pada trimester ketiga.

3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:

a.    Pengukuran berat badan. 

b.    Pengukuran tekanan darah.

c.     Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). 

d.    Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). 

e.     Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ). 

f.      Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.

g.     Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. 

h.    Tes Laboratorium.

i.      Tatalaksana/penanganan kasus. 

j.      Temu wicara (konseling).

 

                       d.     Capaian Kinerja

1)       Definisi Operasional Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2)       Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal 

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan

=

sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)

x 100 %

kesehatan ibu hamil

Jumlah  sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu

tahun yang sama (denominator)

 

Catatan:

a)     Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil  yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan

b)    Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya. 

Contoh Perhitungan

Kabupaten “A” terdapat 3 Puskesmas B,C,dan D. Terdapat estimasi 1000  ibu hamil dan dari hasil pendataan terdapat 750 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan fasyankes swasta:

  

Lokasi Pelayanan	Jumlah Ibu hamil di Kab (proyeksi)	Mendapat pelayanan Sesuai standar	Mendapat pelayanan Tidak sesuai standard	Keterangan
1. Puskesmas B, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes, Pustu dan fasyankes swasta)	350	150	100	100 ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar misalnya ibu hamil tidak mendapatkan tablet tambah darah.
2.Puskesmas C, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes, Pustu dan fasyankes swasta)	500	300	100	Fasyankes swasta termasuk rumah sakit harus melapor ke puskesmas C
3.Puskesmas D, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes, Pustu)	150	100	0	Tidak ada  fasyankes swasta di wilayah Puskesmas C
Total Kabupaten A (Total Puskesmas B+C+D)	1000 (X)	550 (Y)	200 (Z)

 

 

 

Capaian indikator ibu hamil yang mendapat pelayanan standar di

Kab. A

=  ___Y__ x 100%

        X

= _550_ x 100% = 55%

    1000

Capaian SPM kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 55 %.

 

Catatan:  

a)     Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% ( 55%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :

(1)      Kurangnya informasi mengenai pelayanan antenatal 

(2)      akses ke fasyankes sulit

(3)      pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas

(4)      ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota

(5)      kendala biaya 

(6)      Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 100%. 

 

b)     Ibu hamil di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       e.     Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Hamil	Petugas	Pendataan Ibu Hamil Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Jumlah Desa x  Biaya Transport x  frekuensi pendataan (Terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Pemeriksaan Antenatal
a. Pelayanan dalam gedung	Petugas	Pelayanan Antenatal
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan	1 Paket x Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
	Pemeriksaan Laboratorium	Pengadaan Set Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil	(1 Paket x Jumlah Sasaran) / 100
	Obat	Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	90 tablet Fe x Jumlah sasaran Bumil
	Vaksin	Pengadaan Paket Imunisasi Td	1 Paket x Jumlah sasaran ibu hamil/10
b. Pelayanan luar gedung	Petugas	Pelayanan Antenatal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x  Jumlah Kunjungan (rutin dan sweeping)
	Alat kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal)	1 Paket x Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
	Obat	Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	Terintegrasi dengan paket pengadaan Tablet Fe pelayanan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Terintegrasi dengan pelayanan Antenatal
	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	1 buku x Jumlah Sasaran ibu hamil
4. Pengisian Kartu Ibu dan Kohort	Register ibu	Pengadaan Register Kohort ibu (Antenatal, bersalin, nifas)	1 Paket x Jumlah Desa (integrasi untuk kebutuhan ibu bersalin dan ibu nifas)
	Kartu Ibu	Pengadaan  Kartu Ibu	1 paket x jumlah ibu hamil
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir kartu ibu, form pelaporan, dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Rujukan	Petugas	Pelayanan Kegawatdaruratan maternal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan

 

 

B.    Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1.       Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	- Instrumen pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	-     Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun -     Media KIE bagi ibu dan keluarganya

 

2.       Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia

Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi: 

a.       Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau

b.       Bidan, atau

c.        Perawat

3.       Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a.       Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b.       Pengertian

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi: 

1)       Persalinan normal. 

2)       Persalinan komplikasi.

c.        Mekanisme Pelayanan

1)       Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi  dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2)       Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

a)     Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

b)    Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:

(1) Dokter dan bidan, atau 

(2)   2 orang bidan, atau

(3)   Bidan dan perawat.

3)  Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku

Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan. 

 

                       d.     Capaian Kinerja

1)       Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam  kurun waktu satu tahun.

2)       Rumus Perhitungan Kinerja Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah  sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota

x 100 %

tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Contoh Perhitungan

Kabupaten “D” terdiri dari 3 Puskesmas A,B, dan C. Terdapat 3.500 sasaran ibu bersalin (proyeksi) . Rincian ibu yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah sebagai berikut:

 

Lokasi Pelayanan	Jumlah ibu bersalin (proyeksi)	Dilayani Sesuai standar	Dilayani Tidak sesuai standar	Keterangan
Puskesmas A	800	500	0
Bersalin oleh tenaga kesehatan di Rumah		0	20	Tidak dihitung, karena tidak bersalin di fasyankes. Tetapi dipakai sebagai bahan evaluasi dan perencanaan Puskesmas selanjutnya
Bersalin oleh dukun		0		Tidak dihitung, tetapi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya
Bersalin di Polindes dan poskesdes		0	30	Tidak dihitung, kecuali pemerintah daerah menjaminpolin des dan poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana dan prasarana
				sesuai standar pelayanan persalinan
Bersalin di Fasilitas pelayanan kesehatan swasta		200	0	Fasyankes primer dan rujukan melaporkan pelayanan persalinan ke Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya
Total Puskesmas A	800	700	50
Total Puskesmas B	1300	900	100
Total Puskesmas C	1400	1000	0
Kabupaten D (Total Puskesmas A+B+C)	3.500 (X)	2.600 (Y)	150 (Z)

 

*data bersalin dirumah, Polindes, poskesdes, oleh dukun  dilaporkan ke Puskesmas walaupun tidak dihitung dalam cakupan.

Capaian indikator Ibu bersalin mendapat pelayanan standar di Kab. D

=  ___Y__ x 100%

       X

= _2600_ x 100% = 74,3 %

    3500

Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 74,3 %

 

 

Catatan: 

a)     Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% ( 74,3%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :

(1)   Kurangnya        informasi       mengenai    pelayanan persalinan 

(2)   akses ke fasyankes sulit

(3)   pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas

(4)   ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh nakes dan atau tidak difasyankes

(5)   ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kab/kota

(6)   kendala biaya 

(7)   Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin mencapai 100%. 

b)    Ibu bersalin di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.

                       e.     Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Ibu Bersalin	Petugas	Pendataan Ibu Bersalin Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Jumlah Desa x Biaya Transport x frekuensi pendataan (Terintegrasi dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan paket	1 Form x Kegiatan Pendataan x

 

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Pendataan	Jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Persalinan	Alat kesehatan sesuai Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun	Pengadaan Set Persalinan	1 Paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan Set Resusitasi Bayi	1 Paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
		Pengadaan Set Perawatan Pasca Persalinan	1 Paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
	Obat	Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan	1 Paket x Jumlah Ibu Bersalin
	Formulir Partograf	Pengadaan formulir partograf	1 Formulir x Jumlah Ibu Bersalin
3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

 

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
4. Pengisian Kartu Ibu dan Kohort Ibu	Register  Kohort ibu	Pengadaan Register Kohort Ibu	1 Paket x jumlah desa (terintegrasi dengan pengadaan kohort ibu hamil)
		Kartu Ibu	1 paket x jumlah ibu hamil (terintegrasi dengan pengadaan kohort ibu hamil)
	ATK	Pengadaan ATK	Sudah terintegrasi dengan pengadaan ATK ibu hamil)
5. Rujukan pertolongan persalinan     (jika diperlukan)	Petugas	Pelayanan Kegawatdarurat an maternal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan
	Alat kesehatan	Set Kegawatdarurat an maternal	1 paket x Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan
	Pendamping Ibu Bersalin	Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Pendamping Ibu Bersalin (maksimal 2 orang) x Biaya Transport per Rujukan
	Rumah Tunggu	Biaya sewa/operasion al (jika diperlukan)	Paket operasional rumah tunggu

C.     Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1.       Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencatatan hasil pemeriksaan fisik  Bayi Baru Lahir
5	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x  sasaran Bayi Baru Lahir	- Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi  Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	-     Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun -     Media KIE bagi ibu dan keluarganya

 

2.       Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi: 

a.  Dokter/ dokter spesialis anak, atau

b.  Bidan, atau

c.   Perawat

 

 

 

           3.          Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a.       Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

 

b.      Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi: 

1)       Standar kuantitas.  

2)       Standar kualitas.

 

c.       Mekanisme Pelayanan

1)       Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi  dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2)       Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

a)     Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 

b)    Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari

c)     Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

3)       Standar kualitas: 

a)     Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi: 

(1)   Pemotongan dan perawatan tali pusat. 

(2)   Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

(3)   Injeksi vitamin K1.

(4)   Pemberian salep/tetes mata antibiotic.

(5)   Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

b)    Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). 

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

(1)   Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. 

(2)   Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. 

(3)   Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.

(4)   Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.

(5)   Penanganan      dan    rujukan       kasus         neonatal komplikasi. 

 

d.      Capaian Kinerja

a.       Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

 

b.       Rumus Perhitungan Kinerja

 

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28

hari yang mendapatkan pelayanan

Presentase

kesehatan bayi baru lahir sesuai

bayi baru lahir

dengan standar dalam kurun  mendapatkan

              pelayanan              ⁼       waktu satu tahun             

                                                       Jumlah sasaran bayi baru lahir di                                                                   x 100 %

kesehatan bayi

wilayah kerja kabupaten/kota

baru lahir tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Lokasi Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kab/Kota (proyeksi)	Mendapat pelayanan Sesuai standar	Mendapat pelayanan Tidak sesuai standard	Keterangan
Lokasi Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir di Kab/Kota (proyeksi)	Mendapat pelayanan Sesuai standar	Mendapat pelayanan Tidak sesuai standard	Keterangan
1. Puskesmas B, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes , Pustu , Rumah sakit dan fasyankes swasta)	350	150	100	100 bayi baru lahir tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar misalnya bayi baru lahir tidak mendapatkan salep mata antibiotic
2.Puskesmas C, ( data laporan termasuk dari poskesdes,polindes , Pustu , Rumah sakit dan fasyankes swasta)	500	300	100	Rumah Sakit dan Fasyankes swasta harus melapor ke puskesmas C
3.Puskesmas D, (data laporan termasuk dari poskesdes,polindes , Pustu)	150	100	0	Tidak ada  fasyankes swasta di wilayah Puskesmas C
Total Kabupaten A (Total Puskesmas B+C+D)	1000 (X)	550 (Y)	200 (Z)

 

Capaian indikator bayi baru lahir yang mendapat pelayanan standar di Kab. A

=  ___Y__ x 100%

        X

= _550_ x 100% = 55%

    1000

Capaian SPM kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 55 %.

Catatan: 

a)     Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% ( 55%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :

(1)   Kurangnya Informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir 

(2)   akses ke fasyankes sulit

(3)   pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas

(4)   bayi baru lahir mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota

(5)   kendala biaya 

(6)   Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan bayi baru lahir mencapai 100%. 

b)    Bayi baru lahir di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut.

 

                       e.     Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan bayi baru lahir	Petugas	Pendataan bayi baru lahir Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Jumlah Desa x Biaya Transport x  frekuensi pendataan (Terintegrasi dengan PIS PK)

 

	Formulir	Pengadaan paket Pendataan	1 Form x Kegiatan Pendataan x Jumlah Puskesmas
2. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir a. Pelayanan dalam        gedung	Formulir bayi Baru lahir	Pengadaan formulir bayi  baru lahir	1 Paket x jumlah Bayi baru lahir
	Formulir MTBM	Pengadaan formulir MTBM	1 Paket x jumlah neonatal
	Alat kesehatan	Set pelayanan bayi baru lahir  (0-6 Jam)	1 Paket x jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya
		Set kegawatdarurata n neonatal	1 Paket x jumlah Puskesmas dan jejaringnya
	Vitamin K1 injeksi	Pengadaan Vit K1 injeksi	1 ampul x jumlah Bayi baru lahir
	Salep/Tetes mata antibiotik	Pengadaan salep / tetes mata antibiotik	1 tube x jumlah Bayi baru lahir/5
	Pedoman Pelayanan Kesehatan neonatal esensial	Pengadaan pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial	1 Paket x jumlah Puskesmas dan jejaringnya
b. Pelayanan luar	Petugas	Pelayanan	Jumlah petugas

 

gedung		kesehatan neonatal biaya transport petugas/BBM	x biaya transport x jumlah kunjungan
	Formulir MTBM Pengadaan formulir MTBM Terintegrasi dengan pengadaan formulir MTBM pada pelayanan dalam gedung
	Alat Kesehatan Set pelayanan bayi baru lahir  (0-6 Jam) Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
	Vitamin K1 injeksi Pengadaan vit K1 injeksi Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung

 

	Salep/Tetes mata antibiotik	Pengadaan salep / tetes mata antibiotik	Terintegrasi dengan Pengadaan set pelayanan bayi lahir (0-6 jam) pada pelayanan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Buku KIA	Pengadaan  buku KIA Sesuai Kebutuhan	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan kesehatan  ibu hamil
4. Pencatatan dan Pelaporan	Register Kohort Bayi	Pengadaan register  Kohort bayi	1 Paket x jumlah Puskesmas
	Formulir pelaporan SIP Pengadaan formulir SIP 1 paket x jumlah Puskesmas, terintegrasi dengan pengadaan formulir SIP pelaporan lainnya
	Formulir dan ATK Pengadaan formulir dan ATK 1 Paket x jumlah Puskesmas
5. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)	Petugas	Pelayanan kegawatdarurata n neonatal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan

LANGKAH KEGIATAN	Alat kesehatan Set kegawatdarurata n neonatal Terintegrasi dengan paket pengadaan Set kegawatdarurat an neonatal pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dalam gedung
	Pendamping Bayi Baru Lahir Biaya transport petugas/BBM Jumlah pendamping bayi baru lahir (maksimal 2 orang) x biaya transport per rujukan

 

D.    Pelayanan Kesehatan Balita

1.       Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar
5	Vitamin A Merah
6	Vaksin imunisasi dasar :  HB0 BCG  Polio  IPV  DPT-HB-Hib  Campak Rubell	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari  penyakit.
7	Vaksin imunisasi Lanjutan :  DPT-HB-Hib  Campak Rubella
8	Jarum suntik dan BHP		Pemberian imunisasi pada balita
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi  syok anafilaktik  akibat penyuntikan

 

2.       Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia

Kesehatan

a.       Tenaga kesehatan: 

1)     Dokter, atau

2)     Bidan, atau

3)     Perawat

4)     Gizi

b.       Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

1)     Guru PAUD

2)     Kader kesehatan 

           3.          Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a.       Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

 

b.       Pengertian

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1)       Pelayanan kesehatan balita sehat. 

2)       Pelayanan kesehatan balita sakit.

 

c.        Mekanisme Pelayanan

1)       Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi  dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.  

2)       Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: 

a) Pelayanan kesehatan Balita usia  0 -11 bulan:

(1)   Penimbangan minimal 8 kali setahun. 

(2)   Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.

(3)   Pemantauan perkembangan  minimal 2 kali/tahun. 

(4)   Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan  1  kali setahun.

(5)   Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan Balita usia  12-23 bulan:

(1)   Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali  dalam kurun waktu 6 bulan).

(2)   Pengukuran       panjang/tinggi     badan       minimal      2 kali/tahun.

(3)   Pemantauan perkembangan  minimal 2 kali/ tahun.

(4)   Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

(5)   Pemberian Imunisasi  Lanjutan.  

c) Pelayanan kesehatan Balita usia  24-59 bulan:

(1)   Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali  dalam kurun waktu 6 bulan).

(2)   Pengukuran       panjang/tinggi     badan       minimal      2 kali/tahun.

(3)   Pemantauan perkembangan  minimal 2 kali/ tahun.

(4)   Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

d)    Pemantauan perkembangan balita. 

e)     Pemberian kapsul vitamin A.

f)      Pemberian imunisasi dasar lengkap.

g)     Pemberian imunisasi  lanjutan. 

h)    Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.

i)      Edukasi dan informasi.

3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

 

                       d.     Capaian Kinerja  

1)       Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)       Rumus Perhitungan Kinerja

 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	usia 24-35 bulan mendapatkan    pelayanan kesehatan sesuai    standar 2 +  Balita usia 36-59 bulan   mendapakan pelayanan sesuai    standar 3   ___________________________________   X100% = Jumlah Balita usia 12-59 bulan

Jumlah Balita  usia 12-23 bulan    yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ¹  + Jumlah Balita di wilayah kerja Kabupaten/kota  tersebut pada kurun waktu satu  tahun yang sama 

  

Catatan : 

a)     Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan  dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).

b)    Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan  dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia         

2 tahun/24 bulan)

c)     Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan di lakukan setelah  berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia           3 tahun/36 bulan)

Contoh Perhitungan

Contoh 1 

Balita A lahir pada 1 Juni 2018, di akhir tahun berjalan (Desember 2018) balita A berusia 6 bulan, sudah mendapatkan penimbangan 4 kali, pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan  perkembangan 1 kali dan vitamin A 1 kali, imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HBHib 3 kali, Polio 4 kali dan IVP 1 kali. Balita  A di akhir tahun berjalan  (Desember 2018) belum di hitung sebagai cakupan, karena belum mencapai usia 1 tahun dan belum mendapatkan pelayanan sesuai standar;

Contoh 2 

Balita B lahir pada 1 Oktober 2017, di akhir tahun  berjalan (bulan Desember 2018), balita B berusia 14 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Jan-Des 2018) Balita B mendapatkan penimbangan 8 kali ( 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan sebanyak 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, pemberian vitamin A 2 kali dan imunisasi dasar nya sudah  lengkap. Balita B di hitung sebagai cakupan  Balita usia 12-23 bulan  pada tahun 2018 karena sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar;

Contoh 3

Balita C lahir pada 1 November  2016, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita C berusia 25  bulan.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ( Jan-Des 2018)  Balita  C mendapatkan penimbangan 8 kali ( 4 kali di kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan  perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali , Imunisasi lanjutan Campak Rubella 1 kali dan DPT-HB-Hib 1 kali. Balita C di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar

Contoh 4

Balita D lahir pada 1 November  2015, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), bayi D  berusia 37  bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ( jan-Des 2018) Balita D sudah mendapatkan penimbangan 8 kali ( 4 kali di kurun waktu 6 bulan ), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan  perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali .  Balita D di hitung sebagai cakupan balita usia 36—59 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar

Cara Menghitung Cakupan Pelayanan

Di Kabupaten D, terdapat Puskesmas A dab B. Jumlah sasaran balita (0-59 Bulan) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 300 orang Balita. Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Lokasi Pelayanan	Jumlah Balita	Balita Mendapat pelayanan sesuai standar	Balita Tidak mendapat pelayanan sesuai standard	Keterangan
Puskesmas A dan Jaringannya	200	150	50	Pelayanan tidak sesuai standar misalnya balita  hanya mendapatkan pengukuran Panjang badan/TB 1 kali /setahun
Puskesmas B dan Jaringannya	100	70	30
Jumlah	300 (X)	220 (Y)	80 (Z)

 

Capaian SPM Balita  mendapat pelayanan standar di Kab. D

=  ___Y__ x 100%

        X

= _220 x 100% = 73,3 %

    300

Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan balita adalah 73,3 %

 

Catatan: 

a) Capaian SPM kabupaten D belum mencapai 100% (73,3%), sehingga kabupaten D harus menganalisis penyebabnya seperti :

(1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan balita

(2) akses ke fasyankes sulit

(3)    pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas

(4)    balita mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota

(5)    kendala biaya 

(6)    Sosial budaya

 

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan balita  mencapai 100%. 

 

b) Balita di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi dan anak balita tersebut.

 

                       e.     Teknik Penghitungan Pembiayaan

 

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan Balita 0-59 Bulan	Petugas	Pendataan Balita Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah kunjungan pendataan (terintegrasi dengan PIS-PK)

 

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir	Pengadaan Formulir	Jumlah Paket x biaya perpaket x Jumlah Puskesmas
2. Pelayanan Kesehatan Balita a. Pelayanan dalam gedung	Alat Kesehatan	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak	1 Paket x Jumlah puskesmas, jaringan, dan jejaringnya
		Pengadaan Set Imunisasi	1 Paket x Jumlah puskesmas, jaringan, dan jejaringnya
		Pengadaaan SDIDTK KIT	2 Paket x Jumlah puskesmas, jaringan, dan jejaringnya
	Formulir DDTK	Pengadaan formulir DDTK	1 Form x jumlah balita
	Formulir Kuisioner Pra Skrining Perkemban gan	Pengadaan Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan	1 paket x jumlah balita
b. Pelayanan luar gedung	Petugas	Pelayanan Kesehatan Balita Biaya transport petugas/BBM(1)	Jumlah Petugas x Transport x Jumlah Kunjungan
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit Posyandu	1 Paket x Jumlah Puskesmas

 

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Pengadaan Kit Imunisasi	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Imunisasi pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan SDIDTK KIT	Terintegrasi dengan Pengadaan SDIDTK KIT pada pelayanan dalam gedung
	Formulir DDTK	Pengadaan Formulir DDTK	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkemban gan	Pengadaan Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaata n Buku KIA	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Pencatatan dan pelaporan	Balita	Data Jumlah Balita
	Register Kohort bayi,	Pengadaan Register Kohort Balita	1 Paket x Jumlah Desa
LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Kohort Balita dan Apras
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5. Pelayanan Rujukan	Petugas kesehatan	Melakukan rujukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kesehatan balita  yang ditemukan, ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang mampu menangani	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan

 

E.    Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

1.       Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No